Pemerintah telah mengeluarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2025-2034. Dalam rencana tersebut, diperkirakan bisa menyerap 1,7 juta pekerja dengan 760 ribu di antaranya sebagai green jobs yang tersebar di berbagai pembangkit energi bersih.
Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan, lapangan kerja tersebut terbagi atas dua sektor utama, yakni sektor pembangkitan sebanyak 836 ribu tenaga kerja, dan sektor transmisi, gardu induk, serta distribusi sebesar 881 ribu tenaga kerja.
BACA JUGA: PLN Buka Investasi Swasta untuk Penyediaan Tenaga Listrik
“Penyerapan tenaga kerja RUPTL ini kurang lebih sekitar 1,7 juta. Tenaga kerja yang mencakup kebutuhan industri, manufaktur, konstruksi, operasi dan pembinaan untuk pembangkit sebesar 836 ribu,” kata Bahlil melalui keterangan resmi, Senin (2/6/2025).
Bahlil juga menegaskan bahwa dari total tenaga kerja di sektor pembangkit, lebih dari 91% merupakan green jobs karena berfokus pada energi terbarukan.
BACA JUGA: RI Tambah 69,5 GW Listrik, PLN Kontribusikan 76% lewat EBT
“Lebih dari pada 91% green jobs. Kira-kira ini supaya anak-anak muda kita bisa masuk,” tegasnya.
Secara lebih rinci, potensi tenaga kerja dari sektor pembangkit EBT terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 348 ribu tenaga kerja, Pembangkit Listrik Tenaga Air/Minihidro (PLTA/M) 129 ribu tenaga kerja, dan PLTA Pump Storage 94.195 tenaga kerja.
Kemudian Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebanyak 58.938 tenaga kerja, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 42.700 tenaga kerja, dan Sistem penyimpanan energi baterai: 68.193 tenaga kerja. Ada pula Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) 7.197 tenaga kerja, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) 1.481 tenaga kerja, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) 2.429 tenaga kerja, serta Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) 341 tenaga kerja.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyampaikan RUPTL ini memiliki fungsi ganda selain menjamin keandalan energi nasional dan mendukung target Net Zero Emissions (NZE), juga menjadi alat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Selaras dengan visi pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi bagi seluruh masyarakat, di dalam prosesnya akan terjadi penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, penurunan kelaparan, membuka kawasan-kawasan industri dan ekonomi baru,” katanya.
